Sebelumnya Yusuf Husni memprotes jajaran pengurus Partai Golkar Jatim terkait kekalahan pilkada di lima kabupaten/kota (Surabaya, Trenggalek, Mojokerto, Gresik dan Blitar). Bahkan politisi yang juga mantan anggota DPRD Jatim ini menilai pengurus Golkar Jatim kurang serius mengawal pelaksanaan pilkada di Jawa Timur. Karena itu Cak Ucup, (sapaan akrab Yusuf Husni–red) mengaku sangat penting melakukan konsolidasi kaderisasi untuk mengawal kebijakan Partai Golkar dalam proses pemilukada yang bakal digelar di 10 kabupaten/kota mendatang. (Memorandum-Surabaya, 27 Juni 2010)

Protes ini disampaikan Ketua AMPG Jatim, Yusuf Husni terkait kekalahan pilkada di lima kabupaten/kota. Kekalahan Partai Golkar ada di Kota Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, Kabupaten Trenggalek dan Kota Blitar.  ”Kekalahan ini, karena mesin partai yang ada dibawah tidak jalan. Ini menjadi peran penting agar ke depan pilkada menang di delapan kabupaten/kota,” kata Yusuf Husni saat membuka kantor AMPG Jatim di gedung Partai Golkar Jl. A. Yani, Jum’at (25/6).

Kabupaten/kota yang belum melakukan pilkada antara lain, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Banyuwangi, Kota Pasuruan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Lumajang.  (Memorandum-Surabaya, 26 Juni 2010)

Begitu opini Drs.H. Yusuf Husni, Apt (Cak Ucup), calon Walikota Surabaya dari Partai Golkar saat tampil dalam bedah buku “Napi 973 Hari” bersama Roy Marten, Prof Sam Abede Pareno dan Sabrot D Malioboro di Pasar Buku Indonesia Cerdas, Kapas Krampung Plaza, Jumat (26/02) siang. Buku karya Baharmi tersebut merupakan kisah nyata dari pengalamannya sebagai penghuni Rutan Medaeng.

Berbicara tentang Napi,  Cak Ucup menyatakan,  setelah seseorang bebas sebenarnya dia mempunyai hak yang sama dengan warga masyarakat lainnya. Oleh sebab itu keluarga dan lingkungannya  harus memberi dukungan agar semangat hidupnya tumbuh. Jika menganggap mantan napi sebagai penjahat maka  bisa menjerumuskannya kembali dalam tindakan asusila atau kriminal.

Berdasar pengalaman mantan napi yang bisa segera survive karena  mendapat dorongan dari keluarga. Contohnya Roy Marten dan Baharmi, keduanya bisa mengembangkan aktivitas yang bermakna.  Oleh sebab itu masyarakat hendaknya memahami posisi orang yang keluar dari penjara merupakan korban sehingga perlu menggunakan kacamata jernih dalam menilai kehadirannya.

Tentang  penyimpangan yang berlangsung di dalam penjara, menurut Ketua Kosgoro 1957 tersebut,  itu fakta yang perlu segera diatasi secara serius terutama masalah aparat. Lapas merupakan tempat untuk  menyadarkan orang-orang yang perilaku salah menjadi baik. “Tapi tidak mungkin kondisi penjara  berubah jika mental aparatnya seperti sekarang,” tandas Cak Ucup, Buku ini  layak dikoleksi  sebagai  kajian  berharga dalam memahami penjara masa kini

Dra.H. Yusuf Husni (Cak Ucup) mengungkapkan masalah tersebut saat silaturahmi dengan pengurus Pusura (Putra Surabaya) jl. Yos Sudarso. Calon walikota dari Golkar ini memaparkan visi misinya yang akan menempatkan aspek kultur dan budaya sebagai landasan kebijakan dalam menata pembangunan Surabaya.  Ini sangat penting karena Kota Pahlawan ini telah kehilangan karakter.

Kehadirannya di Pusura serasa reuni karena dia merupakan Keluarga Besar organisasi sosial bentukan tahun 1936 karena bapaknya HM. Syakir Husen pernah menjabat sebagai ketua umum dan Ucup (panggilan masa kecilnya) sering mengantar rapat dan kegiatan di pusura.

Tampak hadir dalam pertemuan malam itu  antara lain Prof.Dr. Zaidun (ketua umum) beserta jajaran pengurus harian Mustahid Astari, Fadhil, Gufron, Cak Dullah, Wisnu, Cak Manan, Cak Sabrot, Jaka Mujiana dan Lukojoyo. Mereka menyatakan bahwa apa yang dirisaukan Cak Ucup tentang hilangnya karakter Surabaya itu merupakan kegelisahan bersama.

“Berdasar masukan Cak Ucup serta obsesi keluarga besar Pusura maka akan dirumuskan pokok-pokok pikiran kemudian disampaikan kepada  siapapun yang akan menjadi cawali sebagai kontrak sosial,” tutur Cak Sabrot, pemandu acara.

Cak Ucup yang memimpin beberapa organisasi massa menyatakan, “apakah nantinya berhasil atau tidak menjadi walikota saya akan tetap berusaha mewujudkan obsesi dalam menata Surabaya dengan menjalin kerjasama dengan organisasi dan elemen masyarakat yang peduli terhadap Kota Pahlawan ini.” ?

Selama ini di setiap kelurahan terdapat Seksi Pembangunan, Pemerintahan, Trantip juga  Seksi Kesra  yang esensinya bertugas melayani kepentingan masyarakat. “Apakah seksi-seksi ini ada dananya?” tanya Cak Ucup pada beberapa petugas kelurahan dan yang mengejutkan secara serentak mereka menyahut, “Tidak ada pak.”

Dengan kondisi seperti ini, mana mungkin pemerintah kota akan mempunyai suatu  data valid tentang persoalan sosial budaya dan ekonomi di wilayah kelurahan tersebut. Sehingga berakibat pada kualitas pembinaan dan pengawasan.

Karena itu, kata Cak Ucup, Pemerintah Kota harus mendesak Pemerintah Pusat agar  segera menyetujui UU Pemerintahan Desa/Kelurahan supaya proses pelayanan kepentingan masyarakat bisa terwujud karena didukung dengan anggaran dana yang memadai.

Khusus untuk Surabaya, apabila UU tersebut sudah disahkan DPR maka pengembangan kelurahan akan lebih pesat daripada pemerintahan desa.

Menurut Cak Ucup, kondisi ini menunjukkan SKPD yang ada di Pemkot Surabaya belum bisa dilakukan sampai tingkat yang paling bawah yakni di tingkat kelurahan. “Dengan kondisi ini, mana mungkin pemerintahan kelurahan bisa terwujud sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat,” kata Cak Ucup.

Apabila seluruh seksi diberi anggaran operasional setiap tahun  maka seluruh persoalan yang menjadi tanggung jawab seksi akan terdata, tersusun dan terealisir sehingga sekaligus berperan sebagai pengawas. Capaian seperti ini menjadikan pemerintahan berlangsung bersih, berwibawa dan demokratis.

Karena seksi-seksi di kelurahan tidak didukungan anggaran sehingga aparatnya menjadi apabila ‘nyambi’ jadi makelar di birokrasi.  “Ini menunjukkan bahwa fenomena tentang keberadaan makelar politik juga berlangsung di ranah birokrasi karena banyak aparat pemerintahan punya pekerjaan sampingan sebagai makelar birokrasi. Sekarang makelar politik diduplikasi oleh makelar birokrasi,” ujar Ketua Kosgoro 1957 Jatim ini.

Sebelumnya Cak Ucup juga pernah mengusulkan agar pembuatan maupun perpanjangan KTP, KSK dan surat kependudukan lainnya bisa diselesaikan di tingkat kelurahan. Sedangkan di tingkat kecamatan dibentuk suku dinas agar pelayanan ke masyarakat semakin dekat. Begitu juga dengan Puskesmas yang harus menjadi lokomotif pelayanan kesehatan di Surabaya.

Drs. Yusuf Husni, Apt (Cak ucup) mengunjungi kelompok Usaha Kecil Menengah di kawasan Simokerto yang memproduk krupuk ceker ayam, wingko babat, madumongso, jenang ayas, kacang gula, carang emas, kembang gula juga kerajinan sulam pita maupun konveksi di kawasan Simokerto  (19/02).

Dari rumah ke rumah Cak Ucup mengamati proses kerja mereka yang dilakukan secara sederhana. Warga berhamburan keluar rumah menyambut calon walikota Surabaya dari Partai Golkar tersebut. Mereka berebut untuk foto bersama sambil menyampaikan uneg-unegnya tentang kondisi ekonomi yang begitu sulit sehingga beban hidup mereka terasa kian berat.

Menanggapi hal itu Cak Ucup mengatakan,  apa yang kita saksikan di kampung Simokerto merupakan sebagian kecil dari potret Surabaya, selain merasa bangga juga sedih. Bangga karena warganya begitu ulet melakukan pekerjaan apapun untuk bisa bertahan hidup meski hasilnya amat minim namun sekaligus sedih lantaran kondisi warganya masih miskin.

“Berdasar sebuah survey, kondisi Surabaya sebagai kota besar kedua di Indonesia ternyata menempati posisi ke-10 sebagai  kota tertinggal di Jawa Timur. Sungguh ini amat menyedihkan. Jika melihat wajah kotanya sekarang tampak semarak namun realita ekonomi warganya masih parah,” tutur Ketua Kosgoro 1957 Jawa Timur ini sembari mengela nafas berat.

Menanggapi pernyataan tersebut, Husin, wakil RW yang menjadi koordinator pemulung Jawa Timur  mengatakan, “saya atas nama warga Simokerto sangat mendukung Cak ucup menjadi calon walikota karena dia Arek Suroboyo yang paham dengan kondisi warga Surabaya. Kelak jika berhasil terpilih hendaknya jangan lupa membantu kaum miskin.”

Harapan serupa juga disampikan oleh Suyuti dan Fatimah, buruh pengupas ceker ini mengatakan,  kami berdoa semoga yang menjadi walikota Surabaya adalah Cak Ucup karena dia mau mendengar keluhan dan paham dengan kondisi wong cilik sehingga tahu cara mengatasi.
Begitu hal harapan yang disampaikan Kastumi, warga timur makam Rangkah, “orang-orang sangat senang dikunjungi Cak Ucup sehingga dia bisa menyaksikan sendiri bagaimana kondisi sebagian warga Surabaya yang patut diperhatikan ini. Kami ini orang bodo yang menurut saja pada kehendak orang pintar tapi yang benar lo sebab sekarang banyak orang pintar tapi ngakali orang bodo.”

Kemarin (18/2), bendera setengah tiang bisa dilihat di lima titik sekaligus. Yakni, di Surabaya Pusat, Timur, Barat, Selatan, dan Utara. Deretan bendera setengah tiang juga tampak di sepanjang median Jalan Wonokromo.

Menurut politikus yang juga menjabat wakil ketua DPD Golkar Jatim itu, pengi­bar­an bendera setengah tiang tersebut meru­pakan bentuk keprihatinan. ”Setengah tiang adalah lambang duka saya terhadap proses demokrasi yang sedang sakit,” ucapnya.

Yusuf menyatakan, wajar dirinya mempertanyakan rekomendasi untuk Adies. ”Bila rekomendasi tersebut ditunjukkan kepada saya dan dikatakan ini adalah hak preogratif DPP, saya akan patuh,” paparnya.

Namun, bila dikatakan rekomendasi tersebut berdasar hasil survei, pihaknya memper­tanyakan survei yang mana. ”Sebab, survei yang saya lakukan menunjukkan hasil berbeda (dirinya lebih unggul dari Adies Kadir, Red),” tegasnya.

Cak Ucup -panggilan Yusuf- menyatakan telah mengirim surat ke DPP Partai Golkar untuk menanyakan pertimbangan rekomendasi. ”Kalau perlu, saya siap membiayai survei lagi untuk menentukan mana yang lebih unggul. Supaya ada se­cond opinion,” ujarnya.

Di bagian lain, tindakan Cak Ucup tersebut membuat gerah DPP. Sekjen DPP Partai Gol­kar Idrus Marham bahkan menilai hal itu merusak citra partai. ”Hasil rekomendasi sudah final dan tak bisa diganggu gugat,” ungkapnya. Menurut dia, rekomendasi tersebut merupakan kepu­tusan partai yang harus didukung dan bisa dipertanggungjawabkan.

Idrus kemudian meminta agar DPD Partai Golkar Jatim bersikap tegas untuk mengatasi langkah-langkah kader yang bisa dianggap merugikan partai. ”Seha­rusnya semua pihak solid dan tidak me­lakukan langkah-langkah yang akhirnya merugikan partai,” ujarnya.

Namun, Cak Ucup tak gentar. ”Lho, tidak ada yang salah dengan tindakan saya. Saya hanya menanyakan, kenapa tidak dijawab?” katanya santai.

Dia beralasan semua yang dilakukan tak melanggar satu aturan pun dalam partai. ”Saya yakin partai tak akan gegabah meng­ambil tindakan,” tegasnya.
Sumber : Jawa Pos

Berita lainnya juga dimuat di berbagai media massa

Radar Surabaya

Cak Ucup Kibarkan Bendera Setengah Tiang
SETELAH tak mendapatkan rekom maju dalam Pilwali 2010, Yusuf Husni terus bermanuver. Kemarin, dia mengibarkan
bendera setengah tiang, untuk memprotes penunjukkan Adies Kadir sebagai cawawali oleh DPP Partai Golkar.
Aksi diawali Cak Ucup—panggilan akrab Yusuf Husni— mengibarkan bendera Kosgoro 1957 di pinggir jalan depan rumahnya di Jl Embong Sawo. Kemudian, ratusan relawan dan simpatisan kemudian meneruskan dengan melakukan hal sama di sejumlah pinggir-pinggir jalan di Surabaya.
Mulai dari sepanjang jalan Ahmad Yani, dekat kantor DPD Golkar Jatim, pengibaran bendera setengah tiang diteruskan
ke jalan Wonokromo, Diponegoro, hingga ke kawasan Perak. “Ini kami lakukan sebagai bentuk keprihatinan demokrasi yang sedang sakit di Golkar,” ungkap Cak Ucup, kemarin.
Cak Ucup mengungkapkan penunjukan Adies Kadir merupakan langkah mundur dari apa yang sudah ingin dibangun oleh DPP Partai Golkar.Dikatakan, dulu Golkar dalam menunjuk calon kepala daerah atau wakil kepala daerah telah
banyak mengalami kesalahan karena sering salah pilih. Dan itu merupakan kecelakaan politik, hingga membuat
Golkar mengalami banyak kekalahan dalam setiap pilkada.

Berita Lainnya juga dimuat di

Suara Surabaya

Suara Merdeka

Beritajatim.com

Kantor Berita Antara

Seputar Indonesia

Cak Ucup Kibarkan Bendera Setengah Tiang
SURABAYA (SI) – Jika warga Surabaya menjumpai banyak bendera Kosgoro 1957 berkibar setengah tiang, itu bukan kesalahan memasang. Tapi memang sengaja dilakukan sebagai bentuk protes bakal calon wali kota (bacawali) Surabaya Yusuf Husni terhadap Partai Golkar.

Jatuhnya rekomendasi kepada Adies Kadir,menurutnya, tidak disertai bukti hasil survei. “Saya tidak pernah tahu hasil survei resmi yang dijadikan acuan pemberian rekomendasi,” kata pria yang akrab dipanggil Cak Ucup ini, saat ditemui di poskonya,Jalan Embong Sawo,kemarin.Ketua Kosgoro 1957 Jatim tersebut mengaku tidak menentang, hanya ingin mempertanyakan hasil survei yang tak kunjung sampai kepadanya. “Jika itu rekomendasi DPP, 100% akan saya dukung.Tapi sebagai kandidat,saya berhak mempertanyakan hasil survei itu,”katanya.

Dia juga sudah mengirimkan surat permintaan hasil survei kepada DPP Partai Golkar, tapi belum mendapat balasan. Aksi ini Cak Ucup lakukan sampai DPP Partai Golkar resmi memberi penjelasan. Bendera setengah tiang itu antara lain terpasang di Jalan A Yani,Jalan Darmo, Jalan Basuki Rahmad, serta Jalan Bubutan. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jatim Martono menganggap sikap Cak Ucup ini berlebihan.

Sebagai kader Golkar, menurut Martono, mekanisme protes maupun usulan yang berkaitan dengan ketidakpuasan keputusan Dewan Pimpinan pusat (DPP) sudah diatur dalam mekanisme partai. “Jadi tidak perlu sampai memasang bendera setengah tiang,”ungkapnya.

Ucup juga menanyakan mengapa rekomendasi tersebut didasarkan kepada hasil survei LSI saja. ”Harusnya ada survei dua lembaga lain sebagai penguat. Tidak hanya satu kare­na rawan kepentingan,” tambahnya.

Dia kembali menyebut hasil survei Puskaptis yang menempatkannya di atas Adies Kadir, baik dalam hal popularitas maupun elektabilitas. Mantan anggota DPRD Jatim itu menganggap hasil survei tidak transparan. ”Kalau DPP menggunakan hak prerogatifnya untuk menunjuk Adies, saya bisa memahami. Tapi, ini kan berdasar hasil survei yang tidak transparan,” tuturnya.

Ucup mengatakan, hasil survei yang dipakai DPP menunjukkan bahwa Adies berada di peringkat kedua di bawah Arif Afandi. Di ba­wah Adies ada nama Saleh Ismail Mukadar dan Fandi Utomo. ”Masak Adies bisa menga­lahkan Saleh dan Fandi? Ini aneh,” ujarnya.

Jika memang hasil survei itu valid, seharus­nya Adies direkomendasi sebagai cawali. Ucup juga heran karena hasil survei tersebut tidak pernah dipublikasikan kepada publik maupun cawali lain dari Golkar.

Dia berharap Ical -sapaan Aburizal Bakrie- bersedia meninjau ulang rekomendasi yang telah diterbitkan itu. Ucup juga meminta DPP mengadakan survei ulang untuk mengevaluasi kondisi riil di Surabaya. Dia bahkan siap menanggung biaya survei ulang itu dengan kocek pribadi. ”Semua ini demi kebesaran Golkar. Jangan sampai Golkar memilih orang yang salah,” tegasnya.

Sumber : Jawa Pos

Namun realita di lapangan, para pensiunan PNS ini mengalami sejumlah kendala dalam pengurusan dokumen tersebut. Selain tata cara pengurusan yang sangat rumit, dana yang mereka keluarkan juga tidak sedikit.
Menurut Cak Ucup, masalah ini sebenarnya mudah saja apabila pemerintah kota Surabaya mempunyai perhatian yang serius terhadap mereka. “Apa sih susahnya berkoordinasi dengan kantor pelayanan pajak, misalnya dengan membuat Memorandum of Understanding antara Pemkot Surabaya dengan kantor pajak,” tandasnya.

Nah setelah MoU itu diteken, maka PNS yang telah purna tugas tersebut akan diberi surat keringanan pembayaran pajak. “Setelah mereka purna tugas maka otomatis mereka tak perlu lagi mengurus surat keringanan pajak,” ujar mantan anggota DPRD Surabaya dan anggota DPRD Jatim ini.
Sedangkan untuk para warga lanjut usia (lansia), pemkot Surabaya harus menambah fasilitas umum bagi mereka, seperti taman lansia dan sebagainya. Memang saat ini sudah ada taman bagi para lansia namun jumlahnya sangat sedikit.
“Minimal harus dibangun lima taman lansia yang tersebar di lima wilayah Surabaya,” kata Cak Ucup.
Tapi jangan hanya sekadar taman, perlu juga diperhatikan mengenai minat dan bakat para lansia tersebut. Taman tersebut juga harus dilengkapi gazebo untuk lansia beristirahat atau melakukan kegiatan seperti menyulam, melukis dan sebagainya.
Harapannya, para lansia dapat mengembangkan bakat dan minat saat mereka menikmati masa tua sehingga keberadaan para lansia ini tidak menjadi beban bagi keluarganya namun sebaliknya malah menjadi kekuatan bagi keluarganya.